Kepala Bappeda Kabupaten Merauke Romanus Mbaraka, ST, yang ditemui terkait survey yang sedang dilakukan tersebut mengungkapkan, survey yang dilakukan pihaknya melalui Tim yang dibentuk itu berdasarkan arahan Bupati Merauke agar tahun 2008 mendatang master plan tata ruang ibukota Provinsi Papua Selatan disiapkan.

‘’ Untuk menentukan ini (ibu kota), kami akan mengundang semua semua pihak-pihak yang memiliki kompotensi dan pihak terkait untuk sama-sama berbicara tentang ruang yang disurvey ini sebagai embrio ibukota Provinsi Papua Selatan benar-benar sesuai yang sesuai apa yang kita inginkan bersama,’’ terangnya.

Lokasi yang disurvey tersebut berada di 2 titik yakni, Kebun Coklat Distrik Tanah Miring dan Wapeko Distrik Malind (distrik baru hasil pemekaran dari Distrik Kurik,red).

‘’Tata ruang yang ditentukan itu nantinya dari berbagai aspek keterkaitan yang menghubungkan termasuk dengan kabupaten-kabupaten pemekaran sehingga dapat diakses dengan cepat dari berbagai arah,’’ terangnya.

Artinya, beberapa pintu akan disiapkan seperti Kabupaten Boven Digoel bisa melewati jalan Trans Irian atau melalui arah Erambu, Sota, Alfasera maupun Muting. ‘’Kalau untuk Mappi dan Asmat bisa lewat Alfasera, Muting tapi juga bisa melewati jalan akses Banamepe. Tapi bisa juga dengan akses melalui Wanam dan Wogekel. Jadi posisinya bisa dijangkau dari semua arah,’’ terangnya. (ulo)

Meski persoalan buta aksara hampir terjadi di semua Negara, namun kondisi tersebut sangat terkait dengan masalah kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan.

Salah satu indikator sumber daya manusia adalah keaksaraan penduduk. ‘’Perempuan yang buta aksara yang sudah memiliki anak dan kelak menikah, menjadi ibu dari anak-anak akan mempunyai hambatan didalam proses kembang anak karena tidak memiliki kemampuan dalam memberikan pendidikan yang baik,’’ jelasnya. Apalagi, berdasarkan hasil studi membuktikan buta aksara tersebut berpengaruh pada angka kematian bayi, ibu dan kualitas hidup.

Melek aksara, merupakan kunci penting untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, gizi dan kesejahteraan keluarga. Karena dengan melek aksara dan pendidikan, maka perempuan akan semakin berdaya, dapat
mengambil keputusan sendiri dan mempunyai posisi tawar yang cukup kuat di dalam keluarga dan masyarakat.

Karena pentingnya melek aksara tersebut, kata Gubernur, diperlukan komitmen semua pihak baik pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan dan swasta serta semua lapisan masyarakat
untuk meningkatkan keaksaraan perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Menurut Gubernur, untuk meningkatkan keaksaraan perempuan, maka Pemerintah Provinsi menetapkan program aksi tentang percepatan pemberantasan buta aksara perempuan. ‘’Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua memandang perlu meningkatkan kemampuan dan keteranmpilan memimpin menuju pemimpin perempuan yang berkualitas serta pendidikan tutor akasara perempuan untuk memberantas angka buta aksara perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan,’’ terangnya.

Pelatihan yang berlangsung sampai 27 Oktober tersebut diikuti 33 peserta dari 5 Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat dan Pengunungan Bintang. (ulo)

Berbagai upaya pembangunan telah dilakukan namun masih dijumpai ketimpangan antara lawan jenis itu terhadap sumber daya dan kontrol pembangunan serta perolehan manfaat dari hasil pembangunan itu sendiri. Hal itu dikemukakan Chris Wopary ketika membuka secara resmi pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta kesetaraan gender bagi sejumlah organisasi perempuan di Sasana Wio, Wamena, Rabu (24/10) siang.

Kepada wartawan di sela-sela acara itu, Sekda mengatakan, ketimpangan yang terjadi selama ini merupakan masalah struktural yang sudah ada sejak lama dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai sosial budaya yang ikut membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat yang menempatkan kaum perempuan dan laki-laki dalam kedudukan dan peran yang tidak setara dan berbeda-beda. “ Perbedaan itu terutama dalam proses pengambilan keputusan baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat,” tukas Chris.

Kondisi itu diperburuk dengan banyaknya kebijakan dan program pembangunan yang belum peka gender, pada gilirannya menghasilkan bentuk-bentuk ketidak setaraan dan ketidak adilan gender diberbagai bidang kehidupan masyarakat. Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti oleh 30 orang pimpinan organisasi perempuan yang ada di Jayawijaya. (jk)

Wahyu Sumirat mengakui, penambahan site atau jaringan baru Telkomsel di Papua banyak mengalami kendala, terutama menyangkut lahan untuk pembangunan site baru, yang sering berbenturan dengan hak ulayat masyarakat dan tidak tersedianya power listrik untuk mensupply listrik ke site-site baru tersebut.

Lebih lanjut, khusus untuk masalah listrik ini, tidak hanya terjadi pada pemasangan site di pedalaman saja, tetapi juga di perkotaan yang memang tidak tersedia oleh listrik PLN, sehingga Telkomsel terpaksa menyediakan sendiri power listrik tersebut dengan mesin genzet. ”Di Kota Jayapura, beberapa site baru kami tidak tersedia listriknya sehingga kami menyediakan sendiri genzet yang tentu saja membutuhkan bahan bakar minyak,” ujarnya.

Meski demikian, kata Wahyu, permasalahan yang dihadapi Telkomsel dalam membangun jaringan telekomunikasi di Papua ini, tidak menyurutkan komitmen Telkomsel untuk menjangkau seluruh pelosok di tanah air termasuk di Papua.

Wahyu menambahkan, sampai triwulan III 2007 ini, jumlah BTS di Papua telah mencapai 240 unit, yang mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan jumlah BTS yang terbangun tahun sebelumnya.(bat)

Kepala Balai Pengembangan Produktifitas Kerja Marsellus Imbiri mengungkapkan bahwa bantuan yang diberikan ini, sifatnya hanya stimulan atau rangsangan agar masyarakat Kampung Doyo Lama dan Doyo Baru dapat meningkatkan produktifitas sesuai potensi SDM dan SDA yang dimiliki. “Selain sumber daya manusia, masyarakat Doyo punya potensi untuk peningkatan produktifitas peternakan dan perkebunan, ”ungkap Marsellus Imbiri disela acara.

Oleh karena itu, penyerahan paket bantuan yang diberikan kepada masyarakat ini, juga diikuti dengan pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat, bagaimana meningkatkan produktifitas kampung dengan potensi yang ada ini. Dimana pada ujungnya, selain terjadi peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, pada akhirnya diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kampung-kampung ini, akan menjadi kampung binaan kami. Dimana bantuan stimulan yang telah kami berikan akan terus kami monitoring sejauh mana perkembangannya, dimana bila ada kendala juga ada penyuluh yang kami siapkan,”terangnya.

Menurut Pelaksana Kegiatan Muhammad Yunus, SE paket bantuan stimulan yang diberikan kepada masyarakat Doyo Lama dan Doyo Baru ini masing-masing berupa 12 ekor kambing dan 8.000 bibit pohon kakao. Diharapkan bantuan tersebut dapat terus dikembangkan, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas kerja masyarakat, sesuai potensi yang ada di masing-masing kampung.

Sementara itu Plt Kepala Distrik Waibu Naomi Meyer, SSTP merespon positif pembinaan kampung produktif dari Balai Pengembangan Produktifitas Kerja Disnaker Provinsi. Dimana seiring dengan perkembangan kota Sentani yang mengarah ke Doyo, maka masyarakat perlu memiliki usaha mandiri sesuai potensi yang dimiliki. (tri)

“Program BLT sampai sekarang belum ada. Mungkin di bidang lain seperti kesehatan ada, tapi kalau pembagian langsung dalam bentuk uang tunai seperti tempo hari kami belum terima informasi,”ungkap Kepala PT Pos Indonesia Cabang Timika, Jumadi A.Md saat menjawab Radar Timika (grup Cenderawasih Pos) di ruang kerjnya, Selasa (23/10).

Dijelaskan, program BLT yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dihentikan sejak Maret 2007 lalu. Sejak program tersebut diluncurkan kurang lebih Rp 32 miliar dana BLT yang dibagikan untuk penduduk tergolong miskin di Kabupaten Mimika. Namun yang disayangkan, diantara para penerima ternyata ada penduduk mampu. “Tapi untuk kelanjutannya kami belum dikasih kabar,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, program BLT merupakan pembangian langsung uang kepada masyarakat sebesar Rp 100 ribu selama sebulan sebagai kompensasi akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pembagian dilakukan pertriwulan dengan besaran Rp 300 ribu kepada tiap kepala keluarga (KK) miskin. (fan)

Hal itu seperti diungkapkan Ketua Panitia Penyaluran Dana BOS Provinsi Papua yang juga Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Provinsi Papua Drs Paul Y Indubri, MM kepada Cenderawasih Pos, kemarin. “Sampai akhir September lalu, realisasi penyaluran dana BOS di sekolah – sekolah di Provinsi Papua telah mencapai 80 persen,” ungkapnya.

Dikatakan, total dana BOS untuk seluruh SD dan SMP di Provinsi Papua kurang lebih Rp 130 miliar dan sekitar 80 persen atau sekitar Rp 110 miliar dari jumlah tersebut telah disalurkan ke rekening sekolah – sekolah yang menjadi sasaran penerima dana BOS.

Paul mengatakan bahwa pihaknya mentergetkan seluruh dana BOS itu akan dapat tersalurkan seluruhnya pada November nanti. “Kami tergetkan pada November nanti seluruh dana BOS yang mencapai Rp 130 miliar lebih itu sudah tersalur semua,” katanya.

Lanjutnya, sejauh ini dalam penyaluran dana BOS ke sekolah – sekolah masih banyak dijumpai masalah, khususnya bagi sekolah – sekolah yang terletak di pedalaman atau di kampung – kampung yang jauh dari kota. Salah satu masalah yang sering ditemui adalah seringkali dijumpai ada rekening sekolah yang sudah ditutup. Pasalnya, ada sejumlah sekolah yang mengambil seluruhnya dana BOS itu tanpa menyisakan sedikitpun di rekening bank. “Karena satu senpun uangnya sudah tidak ada, maka pihak bank tentu saja menutup rekening itu,” ujarnya.

Kendala lainnya adalah tak jarang pihaknya kesulitan mengirim dana BOS itu ke reking sekolah, karena adanya perbedaan nama sekolah pada rekening dengan yang didaftarkan pada Dinas P dan P. Menemui masalah seperti ini, akhirnya pihaknya harus mengklarifikasi nama tersebut hingga benar. “Untuk klarifikasi nama saja kadang – kadang butuh waktu sampai satu minggu apalagi jika sekolahnya ada di pedalaman,” katanya. Meski begitu, diakuinya secara umum penyaluran dana BOS di Papua sudah cukup baik dan berjalan lancar. (ta)

Pada hari kedelapan Selasa (23/10) kemarin, bentrok selama dua jam terjadi sejak pukul 14.00 WIT. Satu warga Kampung Kimbeli dikabarkan terkena panah. Namun identitas warga yang terluka itu belum diketahui.

Selasa kemarin (23/10), Kapolres Mimika, AKBP Godhelp C. Mansnembra, bersama Wakapolres, Kompol Muhamad Yusuf TH, SH, berada di lokasi kejadian untuk memimpin langsung upaya penghentian pertikaian. Namun, upaya negosiasi yang dilakukan kedua petinggi Polres Mimika melalui kepala perang Kampung Kimbeli, Pius Waker, belum membuahkan hasil maksimal.

Menyikapi situasi bentrok, Kapolres Mimika yang dikonfirmasi Radar Timika, tadi malam, menjelaskan bahwa pihak keamanan yang diturunkan berjumlah 220 personel. Mereka terdiri dari 1 peleton Dalmas Polres Mimika, 1 SSK Brimob Datasemen B, Satgaspam Amole III dan unit Gegana.

Pasukan gabungan tersebut diturunkan guna mengantisipasi peperangan melebar. Negosiasi terus diupayakan agar perang tidak berlanjut sembari menunggu kehadiran tim terpadu dari Provinsi Papua, Pemkab Mimika serta MRP dan DPRD guna penyelesaian bentrok tersebut.

Menurut Kapolres, sebenarnya sejak hari pertama hingga pada hari kelima telah disepakati oleh kedua kelompok yang bertikai, bila korban sudah berimbang maka perang akan dihentikan. Namun kesepakatan itu tidak dipenuhi.

Kedua kelompok massa kembali melanjutkan perang pada hari berikutnya. Hal ini yang membuat pihak aparat keamanan yang bertugas kewalahan hingga menghadirkan tim terpadu untuk melakukan negoisasi guna menyudahi perang.
“Alasan yang ada hari pertama sampai kelima sudah sepakat perang dihentikan kalau posisi korban seimbang. Namun hari keenam, ketujuh, kedelapan berubah lagi,” kata Kapolres gemas.

Kabarnya, ada perminataan baru. Warga dari Kampung Banti menghendaki agar warga Kampung Kimbeli meninggalkan Tembagapura.(eng)

Lembaga pendidikan tersebutlebih fokus untuk mempersiapkan tenaga kerja untuk siap bekerja dipelbagai bidang baik pemerintahan maupun swasta. Tenaga-tenaga yang memiliki skill dan keterampilan tertentu sangat dibutuhkan di Merauke dalam menujang pembangunan di Kabupaten Merauke. “ Apalagi, dengan rencana masuknya sejumlah investor dibidang perkebunan di Merauke, tentunya membutuhkan tenaga-tenaga yang siap pakai dengan keterampilan dan skill tertentu, seperti computer, bahasa Inggris, tenaga administrasi perkantoran tenaga secretaries dan sebagainya,’’ jelasnya.

Untuk menunjang hal tersebut, Saint Theresa Education Center didukung dengan laboratorium dan fasilitas yang ada dan tenaga instruktur yang professional. ‘’Kami hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki skill dan keterampilan tertentu dengan tujuan masyarakat bisa lebih mandiri dan dapat mengembangkan kemampuanya. Bagi pelajar akan sangat membantu pada saat ujian nasional,’’ terangnya. (ulo)

Aksi ynag dilakukan para pegawai honorer itu diterima oleh Sekda Jayawijaya Drs. Chris Wopary, MM dan beberapa staf dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Aksi ini buntut dari hasil pengumuman CPNS beberapa waktu lalu dimana hampir 90 % para pegawai honorer itu tak lolos diterima sebagai PNS. Menurut mereka, dari hasil pengumuman CPNS lalu, ada beberapa orang yang tak pernah menjadi pegawai honorer tapi justru lulus sebagai CPNS, padahal namanya tak terdaftar dalam data base pegawai. “Kita akan tetap menuntut kepada pemkab Jayawijaya atas nasib kami,” ujar John Sahetapy kepada Cenderawasih Pos disela-sela melakukan aksi demo.

Pihak eksekutif sudah berjanji kepada mereka selaku pegawai honorer untuk diangkat dalam formasi CPNS 2006, tapi janji itu tak pernah terlaksana. ” Kami sudah mengabdi puluhan tahun dengan upah yang minim, tapi tak ada perhatian serius dari Pemkab Jayawijaya terhadap nasib kami,” tukas John.

Dirinya mensinyalir, ada permainan oknum tertentu dari pihak eksekutif untuk kepentingan politik jelang Pilkada 2008 sehingga mereka yang dikorbankan. “Kami tak terima diperlakukan seperti itu, dan tetap menuntut Pemkab Jayawijaya agar kami bisa dimasukkan dalam penerimaan CPNS, karena beberapa orang diantara kami sudah ada yang berusia lanjut,” ujar Piter Wandik, seorang pegawai honorer lainnya.

Mereka mengaku sudah cukup bersabar sejak tahun 2004 lalu, tapi realisasinya tak pernah ada.” Aksi ini akan kita lakukan sampai ada jawaban pasti Pemkab Jayawijaya terhadap nasib kami,” ujar Wandik bernada kesal.

Kalau hal itu belum juga terjawab kita akan pertanyakan hal itu kepada Menpan dan Gubernur Provinsi Papua,” tukas Daud Sembom, pendemo yang lain.

Dikemukakan, dari data yang mereka peroleh dari BKD Jayawijaya, ada 31 orang yang dinyatakan lulus, 22 orang diantaranya tidak mereka kenal sama sekali. Dari jumlah itu, 4 orang adalah putra daerah dan 5 lainnya dinyatakan telah meningal dunia tapi lulus. “Ini kan lucu namanya,” ujar Daud.

Sementara itu Sekda Jayawijaya Drs. Chris Wopary, MM kepada para pendemo mengatakan pihaknya akan berkordinasi denga bupati selaku pimpinan daerah untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Kita akan periksa kembali secara cermat data kelulusan CPNS itu agar semuanya jelas,” tegas Chris.

Permasalahan itu dapat diselesaikan secara baik dengan hati dan kepala yang dingin. “ Kita akan panggil BKD selaku instansi teknis untuk menjelaskan permasalahan ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan pendataan terhadap sejumlah pegawai honorer yang seharusnya lulus dalam penerimaan formasi CPNS,” ujarnya.

Meski tak puas dengan penjelasan sekda, pihak pendemo akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (jk)