Cenderawasih Pos, 25 Oktober 2007
JAYAWIJAYA- Plt. Bupati Jayawijaya Nicolas Jigibalom, S. Sos yang diwakili Sekda Drs. Chris Wopary, MM mengatakan, komitmen pemerintah terhadap upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender berlandaskan pasal 27 UUD 1945 yang menerapkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan.
Berbagai upaya pembangunan telah dilakukan namun masih dijumpai ketimpangan antara lawan jenis itu terhadap sumber daya dan kontrol pembangunan serta perolehan manfaat dari hasil pembangunan itu sendiri. Hal itu dikemukakan Chris Wopary ketika membuka secara resmi pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta kesetaraan gender bagi sejumlah organisasi perempuan di Sasana Wio, Wamena, Rabu (24/10) siang.
Kepada wartawan di sela-sela acara itu, Sekda mengatakan, ketimpangan yang terjadi selama ini merupakan masalah struktural yang sudah ada sejak lama dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai sosial budaya yang ikut membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat yang menempatkan kaum perempuan dan laki-laki dalam kedudukan dan peran yang tidak setara dan berbeda-beda. “ Perbedaan itu terutama dalam proses pengambilan keputusan baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat,” tukas Chris.
Kondisi itu diperburuk dengan banyaknya kebijakan dan program pembangunan yang belum peka gender, pada gilirannya menghasilkan bentuk-bentuk ketidak setaraan dan ketidak adilan gender diberbagai bidang kehidupan masyarakat. Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti oleh 30 orang pimpinan organisasi perempuan yang ada di Jayawijaya. (jk)
Tag: Gender, Jayawijaya
Oktober 29, 2008 pukul 7:24 pm
Memang persoalan ketidak adilan gender terjadi dimana saja di belahan dunia ini, sampai hari ini persoalan ini terus dibahas dan menjadi perhatian setiap orang yang konsen untuk melakukan pengembangan terhadap pemberdayaan perempuan. lemahnya sumber daya yang dimiliki perempuan disebabkan karena banyak hal, bisa budaya, kebijakan negara, lingkungan, pendidikan dan sebagainya. membaca situs ini saya juga melihat persoalan yang hampir sama di tempat saya tinggal di Aceh. Angka kematian ibu melahirkan juga makin tinggi hal ini terjadi karena bisa juga budaya dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak atau belum memperhatikan kesehatan perempuan sebagai persoalan yang harus ditangani, hal ini bisa dilihat dari kerja-kerja dari dinas kesehatan yang dalam standar pelayanan kesehatannya belum menyentuh masalah mendasar bagi perempuan.